Jakarta,-
Pemerhati sosial, Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, Phd, menegaskan kekecewaannya terkait kebijakan Menko Perekonomian (Darmin Nasution) yang menunjuk WWF sebagai PMO Sekretariat Percepatan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Dan pernyataan tertulisnya telah dialamatkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sabtu (21/10).
“Semoga Pak Jokowi segera turun tangan mengatasi masalah ini. Semoga para petinggi WWF “yang autentik” dan selama ini memiliki fikiran bijak segera turun tangan “menjewer” bawahannya yang gegabah mau menerima pekerjaan (yang menurut saya) bukan porsinya. Saya benar benar kecewa dengan berita ini,” demikian Imam B. Prasodjo meminta Darmin Nasution dapat meninjau kebijakan ini.
Padahal dirinya tengah bersusah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS dan mengawalnya agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan “proyek bancakan” semata.
Awal dicanangkannya program RAPS, Imam melihat sendiri banyak aktivis sosial dan kalangan masyarakat antusias mendukung kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. Namun demikian kebijakan ini, betapapun tak mudah untuk diimplementasi dengan cepat. Karena membawa misi mulia, untuk mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi. Maka para aktivis antusias, jelas Imam B.Prasodjo.
“Para aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang peduli mulai bergerak membantu karena melihat niat baik ini,” ungkapnya.
Dalam konteks itu, Imam membantu Teten untuk berdiskusi membahas RAPS agar program ini menjadi gerakan “menyejahterakan rakyat” yang benar-benar dilaksanakan secara partisipatif, dan didukung masyarakat luas.
Tapi sayang seribu sayang, program RAPS justru diserahkan ke asing. Yang benar saja, masak WWF sebuah NGO internasional berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tanyanya heran.
Mau ditaruh dimana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri. Apakah Pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini, tanya Imam lagi.
Imam khawatir, ini terjadi gara-gara Menko Perekonomian atau jangan-jangan hanya kerjaan Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo yang kurang paham betapa sensitifnya masalah ini.
Seburuk-buruknya negeri ini, dia berkeyakinan anak bangsa masih mampu mengurus program RAPS tanpa perlu memerankan atau mensubkontrakkan ke pihak luar. Masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini. Mohon kebijakan ini segera dikoreksi,” tukasnya.
(bams; foto ist
