Jakarta, SBN –
Dalam rangka memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan konstruksi yang dilakukan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),TNI AD mengirim 1.173 prajuritnya untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (SKTKK) yang dilaksanakan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Hal tersebut disampaikan Kadispenad Brigjen TNI Candra Wijaya dalam keterangannya di Mabesad,Jakarta,pada Kamis (16/05/2019).
Diungkapkan Kadispenad, pada acara pembukaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi yang berlangsung di Markas Direktorat Zeni Angkatan Darat (Maditziad) tersebut, berlangsung penandatanganan MOU kerja sama Peningkatan Kompetensi Prajurit Zeni TNI AD oleh Dirziad Brigjen TNI Muhammad Munib,S.I.P. dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Syarif Burhanuddin,M.Eng. ‘‘Pada acara tersebut,hadir juga Wakasad, Letjen TNI Tatang Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,”ujar Candra.
“Kedua kegiatan tadi (Sertifikasi kompetensi dan penandatanganan MOU) merupakan tindak lanjut dari MOU antara TNI AD dan Kementerian PUPR sebelumnya.
Dikatakan Candra,Zeni Angkatan Darat merupakan salah satu fungsi TNI AD yang diantaranya memiliki tugas pada bidang konstruksi bangunan dan fasilitas/infrastruktur. “Tugas pada bidang ini tidak hanya di dalam negeri, namun juga dalam penugasan di luar negeri seperti di Kongo, personel Zeni Angkatan Darat turut membantu proses pembangunan fasilitas maupun infrastruktur bersama Satgas MONUSCO,” tegas Candra.
“Namun,dengan adanya regulasi terkait jaminan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi (K3), karena sering terlibat dalam kegiatan pembangunan konstruksi bersama pemerintah,maka TNI AD pun ikut mengikuti program sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi,”imbuhnya.
Dijelaskan Kadispenad,program ini sangat penting,karena dalam realita di lapangan pekerjaan pada bidang jasa konstruksi sangat dinamis dan beresiko. “Apalagi para prajurit kita sering terjun membantu pembangunan di daerah perbatasan atau konflik, yang memerlukan penanganan khusus,”tegasnya.
“Sebagai tahap awal, kali ini kita sertakan 1.173 prajurit Zeni Angkatan Darat dalam program yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi PUPR,” tambah Candra.
Setelah mendapatkan pembekalan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi (K3),lanjut Candra, para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) DKI Jakarta. “Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi seluruh prajurit Zeni di seluruh Indonesia,’’ pungkasnya. (Bgs/Dispenad).