Bekasi, SBN-
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjend TNI Joni Supriyanto didampingi Dandim 0507/Bekasi cek lokasi kegiatan kunker Presiden RI Jokowi yang akan berlangsung di Aula Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta – Bekasi Jl. Kemakmuran No. 72 Kel. Margajaya,Kec. Bekasi Selatan,Kota Bekasi. Kamis (31/05/2018).
Lokasi kegiatan Kunjungan Presiden RI,Ir. H. Joko Widodo, dalam rangka Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden RI yang diselenggarakan oleh Kementrian ATR / BPN RI sekitar 3.000 orang tersebut telah siap untuk menerima kunjungan.
Rencananya yang akan hadir dalam kegiatan tersebut adalah Bapak.Ir. H. Joko Widodo (Presiden RI),Bapak Pramono Anun (Seskab RI),Dr. Sofyan A. Djalil,S.H.,M.H,MALD. ( Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI),Bapak Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak.,M.M.(Sekda Prov. Jabar), Drs. Bambang Musyawardana, M.Si. (Walikota Jakarta Timur), Forkompimda Kota dan Kab. Bekasi,Warga penerima sertifikat dari Kota Bekasi,Kab. Bekasi dan Jakarta Timur.
Rencana pada pukul 09.00 wib RI 1 akan tiba di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi,untuk susunan acara telah disiapkan dengan baik. Pihak BPN juga telah merencanakan dengan baik tentang pelaksanaan kegiatan pembagian sertifikat secara simbolis kepada penerima sertifikat,dan sudah dikoordinir. Kata Dandim 0507/Bks.
Pemerintah telah memprogramkan sertifikasi tanah kepada masyarakat untuk tujuan mencegah terjadinya kasus sengketa tanah sehingga jelas batas atau ukurannya dan harga tanah juga akan menjadi lebih meningkat,selain itu sertifikat dapat digunakan sebagai agunan untuk kepentingan modal kredit usaha agar masyarakat lebih sejahtera. Tahun ini BPN mengeluarkan 7 juta sertifikat dan tahun depan akan kembali mengeluarkan sebanyak 9 juta sertifikat,maka diharapkan tahun 2025 tanah masyarakat di Indonesia seluruhnya sudah tersertifikat,”Jelasnya.
Sertifikat yang akan diserahkam kepada Rakyat oleh Presiden RI kepada perwakilan penerima rencananya akan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI tersebut akan diserahkan sebanyak 3.026 sertifikat kepada masyarakat yang terdiri dari warga Kota Bekasi, Kab. Bekasi dan Kota Jakarta Timur, dimana prosesnya kita percepat karena dulunya untuk proses penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat hanya dapat mengeluarkan 400.000–500.000 per tahunnya,sedangkan di tahun 2017 kemarin Pemerintahan saat ini telah dapat menerbitkan sebanyak 5 juta sertifikat dan tahun 2018 ini ditargetkan menerbitakan sebanyak 7 juta sertifikat serta tahun depan sebanyak 9 juta sertifikat,” tegasnya.
Sertifikat diberikan secara cepat karena pada setiap kunjungan ketiap daerah diseluruh tanah air, secara umum keluhan masyarakat adalah sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, dengan pengusaha dan dengan pemerintah,sehingga dengan adanya sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat dapat dijadikan bukti hak kepemilikan yang sah secara hukum,” Pungkasnya
(tjo; foto ist
