Bekasi,-
Walikota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen, terus melakukan kampanye program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KSB-NIK). Program ini dirancang sesuai sasarannya dan bukan mencari popularitas semata, seperti yang dituduhkan, demikian dikemukakan Bambang TP, selaku Sekjen Bekasi Research and Development Program, saat ditemui di Jakarta.
“Ini program yang harus disukseskan bersama dan tak ada hubungannya dengan jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang”, tegas Bambang.
Seperti diketahui, program subsidi, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan wajib dilakukan karena memang itu amanah UUD 45. Oleh karenanya secara terpisah Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bekasi, Siti Farida Hanoum, menyebutkan sebaiknya mengintegrasikan Kartu Sehat Kota Bekasi dengan JKN dan KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Model integrasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, kata dia, karena di Jakarta ada Kartu Jakarta Sehat yang sudah dintegrasikan dengan JKN dan KIS, begitu juga di Tangerang. Kami berharap di Kota Bekasi juga demikian, pungkasnya.
(ist/tjo
