Pidato Kenegaraan Presiden Ir.Joko Widodo :  Insya Allah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019 Berlangsung Aman, Damai, dan Demokratis

  • Bagikan
Pidato Kenegaraan Presiden Ir.Joko Widodo :  Insya Allah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019 Berlangsung Aman, Damai, dan Demokratis
 Jakarta, SBN- 
Dalam Pidato Kenegaraan HUT 73 RI,  Presiden Ir.Joko Widodo di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 16 Agustus 2018, menyampaikan bahwa pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa, karena harus kita akui, ada beberapa negara lain yang mencapai kemajuan lebih cepat dibanding negara kita. 
Namun, kita juga harus bersyukur bahwa kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain. Kita bersyukur telah mampu memanfaatkan kebinekaan kita dengan ciri khas budayanya masing-masing dan dengan kearifan lokalnya masing-masing untuk menjadi sumber energi kemajuan bangsa, menjadi sumber energi yang tidak pernah habis, menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anak bangsa, menjadi sumber kreativitas untuk memenangkan dan mengharumkan nama bangsa dan negara dalam pentas persaingan global. 
Kita bersyukur memiliki Pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa, yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan. Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersyukur menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia. 
Seratus satu pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2017 dan 171 pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018 telah berhasil kita laksanakan dengan aman dan damai. Dengan pengalaman yang panjang dalam berdemokrasi, Insya Allah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak di tahun 2019 akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. 
Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan. Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdirisejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia.

Oleh karena itu, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Kita harus berani melakukan terobosan untuk melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.

Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan. Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.

Keberhasilan Timnas Sepakbola Indonesia U-16 menjuarai turnamen ASEAN Football Federation pada 11 Agustus 2018, adalah salah satu contohnya. Tim yang masih berusia 16 tahun ke bawah ini adalah masa depan sepakbola Indonesia, mereka adalah masa depan Indonesia.

Prestasi gemilang yang membanggakan kita semua, juga diraih oleh putra-putri Indonesia dalam berbagai kompetisi tingkat dunia, dalam kompetisi bidang sains dan teknologi, lomba hafal Al-Quran, festival seni dan budaya, kejuaraan olah raga serta berbagai kompetisi lainnya. Kita berhasil menggaet posisi terhormat.

Ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan.

Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Selain itu, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan.

Kita juga harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Itu yang menjadi semangat Pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia, termasuk ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan kita. Upaya itu telah membuahkan hasil. Area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ketegasan tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.

Ketegasan juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Upaya ini membutuhkan kerja bersama kita semua guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri kita, yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatanm narkoba. Ketegasan juga harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita.

Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra terus kita jaga. Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita. Tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Kita harus tegas untuk menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita dukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda kita. Kita dukung sinergi Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, dan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mencegah dan melawan terorisme.

Untuk itu, Pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri. Sebagai negara yang besar, kita harus melindungi kedaulatan negara kita dengan membangun sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional. Reformasi Polri terus kita lanjutkan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Polri.

Aspek kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) kita perluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018. Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya.

Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti.

Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan padatahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.

Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa.

Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp187,65 triliun. Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru kita dorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa.

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan.

Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional.

Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan.

Proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan, akan terus kita kerjakan di seluruh pelosok Tanah Air untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi, sehingga daerah-daerah perbatasan dan desa-desa terdepan kita akhirnya dapat menikmati aliran listrik setelah menunggu 73 tahun kemerdekaan. Begitu juga saat Pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang akan membantu bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan.

Di luar pembangunan infrastruktur, kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi. Jika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi. Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan.

Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

Berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Global Competitiveness Index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 di tahun 2016 menjadi posisi 36 di tahun 2017.

Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody’s, Fitch, dan S&P.

Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh.

Masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang ingin menjadi wirausahawan baru, dengan jenis-jenis usaha baru yang tidak terpikirkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka mendirikan berbagai start-up dengan ide-ide yang dapat mengubah dunia. Mereka mendirikan wirausaha sosial yang, dengan memiliki tujuan-tujuan mulia, memadukan keahlian berusaha dengan ketulusan hati membantu sesama manusia.

Itulah yang ditunjukkan oleh para wirausahawan sosial yang mempekerjakan kelompok difabel, yang mendirikan bank sampah, yang menjaga kelestarian hayati Indonesia. Apa yang mereka lakukan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan harus kita dukung, harus kita bukakan jalannya. Maka dari itu, energi serta semangat kemajuan generasi muda dan rakyat Indonesia harus terus kita dukung. Keinginan luar biasa masyarakat Indonesia untuk menjadi wirausahawan-wirausahawan baru harus diberi daya untuk tumbuh dan berkembang.

Kualitas kehidupan manusia Indonesia juga terus membaik dalam empat tahun terakhir, yang terlihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau High Human Development. Dari angka IPM kita di tahun 2014 yaitu 68,90, sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017.

Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras. Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah.

Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju. Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari stunting atau tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat.

Karena itu, Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan stunting secara terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga. Kita harus pastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar. Realisasi penerima manfaatnya di tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun. Dan harapan lama sekolah penduduk muda tahun 2017 telah mencapai hampir 13 tahun.

Kita juga fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Jumlah Guru Garis Depan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru. Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari 1 juta guru. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di tahun 2017 menjangkau 47 juta siswa.

Namun, mengasah kepintaran dan mengasah keahlian saja tidak cukup. Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, agar tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, terus optimis dalam meraih cita-cita dan prestasi. Kita harus membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki akhlak mulia.

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi atas peran penting lembaga-lembaga keagamaan dalam pembentukan karakter bangsa, seperti Pondok Pesantren, Dayah, Mualimin-Mualimat, Seminari, Pasraman, dan Vihara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian ‘soko guru’ masyarakat dalam kehidupan sosial-keagamaan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Lembaga-lembaga tersebut selama ini telah berperan penting dalam menjaga keimanan, menjaga kebinekaan, nilai kebangsaan, dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter, sehingga benteng kerukunan Indonesia semakin kokoh dalam menghadang arus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Keberhasilan, kekuatan, dan kebersamaan itu yang harus terus kita jaga, terus kita kembangkan, agar manusia-manusia Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang memberikan mereka modal kecerdasan, modal akhlak yang mulia, untuk melangkah semakin pasti ke masa depan.

Kualitas pendidikan perlu kita tingkatkan agar lebih banyak manusia Indonesia yang berdaya saing, seperti melalui program pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita sudah langsung siap bekerja saat lulus masa pendidikan. Selain itu, Pemerintah mendorong agar ada kecocokan antara keahlian yang diajarkan di berbagai SMK dengan kebutuhan keahlian pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Pemerintah juga akan membuka Balai Latihan Kerja di berbagai Pondok Pesantren sebagai bagian peningkatan keahlian SDM Indonesia.

Di tingkat Pendidikan Tinggi, kita harus berani melakukan berbagai terobosan jika ingin manusia-manusia Indonesia siap berkompetisi di masa depan. Universitas-universitas di Indonesia harus berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Harus berani memunculkan program studi baru yang mencerminkan realitas kebutuhan keahlian masa kini dan masa depan. Langkah-langkah terobosan Perguruan Tinggi tersebut akan disambut baik oleh generasi muda kita, generasi yang sangat ingin melakukan lompatan kemajuan.

Melalui pembangunan yang Manusia Sentris, kita akan membangkitkan elan perjuangan untuk menjadi bangsa pemenang, agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tantangan Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru.

Indonesia harus cepat beradaptasi. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sedang berlomba, sedang adu kecepatan, untuk membenahi negaranya masing-masing di era digital dan perubahan peradaban manusia dewasa ini. Dalam menghadapi dan menyikapi perubahan peradaban manusia itu, tidak bisa kita lakukan dengan pesimisme dan kekhawatiran yang berlebih. Kita justru harus optimis dan yakin bahwa modal sosial dan energi kebangsaan kita kuat untuk melompat ke depan.

Lihat saja ketika empat santri muda dari Indonesia telah memenangkan kontes Robotic Games tingkat dunia di akhir tahun lalu. Itu adalah bukti bahwa Indonesia tidak perlu takut dengan Revolusi Industri 4.0, tidak perlu khawatir terhadap masa depan. Kita justru harus memanfaatkan perkembangan yang ada untuk membawa Indonesia semakin maju. Kita harus gesit dan cepat memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata karena rumus yang berlaku sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat.

Indonesia tidak perlu gentar, jangan sampai kita tidak percaya diri, jangan kita meragukan kemampuan bangsa sendiri, karena sejatinya, kemampuan dan reputasi Indonesia sudah diakui di tingkat dunia. Salah satu buktinya, pada tanggal 8 Juni 2018, dunia memercayai Indonesia dan memilih kita menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kepercayaan dunia ini harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Dunia juga sangat menghargai rekam jejak diplomasi Indonesia, terutama diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang sangat menonjol. Indonesia terus menjadi jembatan dari berbagai perbedaan. Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan Trilateral Ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan sebagai sumbangsih Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang membahas Wasathiyyah Islam sebagai poros utama Islam dunia dan, untuk pertama kalinya, kita juga menyelenggarakan Indonesia-Afrika Forum.

Saat ini, Indonesia telah mengekspor alutsista ke Afrika dan BUMN kita telah mulai melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur di Afrika. Pada bulan Juni 2018, sebuah capaian penting dalam pembangunan reputasi bangsa Indonesia di mata dunia juga ditorehkan. Komisi Eropa telah mencabut larangan terbang bagi semua maskapai penerbangan di Indonesia. Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia turut memberikan pemikiran mengenai pentingnya peningkatan kerja sama Indo-Pasifik.

Konsep Indonesia mengutamakan sentralitas ASEAN, mengutamakan kerja sama dan dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Diplomasi Indonesia juga terus bekerja untuk Palestina. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya.

Tidak kalah penting, diplomasi Indonesia juga terus bergerak untuk melindungi Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk melalui mekanisme Safe Travel dan Smart Embassy. Kita juga harus ingat bahwa dua hari lagi Indonesia akan mendapat kesempatan emas untuk kembali memukau dunia dengan keunggulan dan prestasi Indonesia melalui Asian Games 2018, ajang olahraga terbesar di Asia. Setelah penantian 56 tahun, tahun ini adalah kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Asian Para Games.

Di dua ajang tersebut, putra putri Indonesia akan berjuang untuk mengibarkan sang Merah Putih, bertanding untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya, berlaga untuk keharuman bangsa Indonesia. Kita akan menjamu kontingen dari 45 negara, melibatkan lebih 11.000 atlet dan 5.500 official, terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Sementara Asian Para Games akan menghadirkan lebih dari 5.000 anggota kontingen.

Oleh karenanya mengajak seluruh rakyat Indonesia bekerja bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games agar sukses sebagai tuan rumah dan sukses dalam prestasi. Sebagai bangsa yang besar, sebagai salah satu mutiara terindah di Asia dan dunia, Indonesia harus menggunakan Asian Games dan Asian Para Games untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah tuan rumah yang baik, bangsa yang berprestasi, bangsa juara, dan menjunjung tinggi fair play. Kita tunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi yang terdepan dalam mengangkat posisi Asia di dunia.

(tjo; foto inews

  • Bagikan