Jakarta, SBN- Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri meminta pemerintah mengevaluasi kinerja intelijen di Papua,setelah peristiwa tewasnya puluhan pekerja di Nduga,Papua yang terjadi pada Minggu,02 Desember 2018.
Dalam keterangannya pada awak media dalam Konfrensi Pers yang di gelar di Gedung PPAD pada Jum’at (07/12) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengataka,”Kami menyarankan masalah intelijen dievaluasi menyeluruh dan komprehensif karena kesannya kejadian tersebut tidak ada keterpaduan,”kata Kiki.
Apabila fungsi intelijen berjalan dengan baik,mungkin peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek Trans-Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi,Kabupaten Nduga,Papua,tidak akan terjadi.
Seharusnya intelijen mewaspadai adanya gerakan separatis di Papua terutama tanggal 1 Desember adalah Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Tanggal 1 Desember itu adalah,HUT OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu,”ujarnya.
Mengapa kinerja perlu ditekankan, karena operasi apapun perlu data intelijen karena kalau tidak maka sasaran tidak dapat dicapai. Karna itu pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh terkait penanganan keamanan di Papua,menyangkut masalah manajemen operasi TNI-Polri seperti sistem intelijen,taktis, koordinasi,teritorial.
“Saya tidak tahu kinerja intelijen di Papua seperti apa,sehingga kami sarankan dievaluasi secara komprehensif dan menyeluruh,” katanya.
Kerja intelijen seharusnya dapat mendeteksi senjata yang diduga banyak diselundupkan di Papua sehingga digunakan kelompok bersenjata untuk menyerang warga sipil dan prajurit TNI-Polri. Dia menilai intelijen Indonesia harus peka dan mengusut asal usul senjata tersebut sehingga bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan agar tidak terjadi peristiwa penembakan.
“Selain itu, Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang,TNI-Polri sulit mendeteksi masuknya senjata sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan senjata yang masuk,mereka harus melaporkan kepada institusi TNI dan Polri,”tuturnya. (Wdo)